Tahun 2011 ditandai "Arab Spring" - Musim Semi Arab yang menyaksikan pergolakan rakyat dari kawasan Maghrib hingga Timur Tengah. Indonesia juga memasuki tahap semacam kebalikan Musim Semi.

Ekonomi naik, tapi masih tersendat. Dan para oligark partai bangkit, bersaing menuju pemilihan umum 2014. Namun, yang paling bersemi adalah musim korupsi. Walhasil, tahun 2011 merupakan peluang yang hilang dan 2012 menjanjikan tahun politik yang memanas.

Indonesia, pada pertengahan masa bakti SBY-Budiono, menunjukkan trend yang jelas.

Laporan Bank Dunia meramalkan angka pertumbuhan sebesar yang ditargetkan pemerintah: 6,3 %. Ekonomi yang bertumpu pada permintaan domestik yang menanjak ini menunjukkan kelas menengah yang kuat, meski pun potensinya lebih konsumtif ketimbang produktif.

Bahkan menurut sementara pengamat, angka 7 hingga pertumbuhan double digit (belasan prosen) seperti Cina, seharusnya dapat dicapai.

Infrastruktur
Namun pasar terbesar di Asia Tenggara ini ternyata tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para investor. Infrastruktur, dari jalan raya, transpor hingga jaringan listrik, serta birokrasi di daerah menjadi penghambat terbesar.

Optimisme yang teredam ini juga tampak pada pengentasan kemiskinan. Meski tingkat kemiskinan menurun dari 15-an prosen menjadi 13,3 prosen, namun Badan Pusat Statistik BPS melaporkan porsi penduduk miskin dan angka kematian masih terlampau besar untuk jangka menengah ke depan.

Dengan demikian, kue ekonomi itu pun makin terbagi dengan timpang. Apalagi, wabah korupsi kini menjalar dalam bentuk jejaring-jejaring antar negara, badan usaha dan partai. Korupsi bukan lagi "berkah" dari perlindungan dari rantai kekuasaan politik seperti di masa Orde Baru, melainkan menjadi jejaring tumpang-tindih antara birokrasi pemerintahan, parlemen, partai politik, BUMN dan usaha swasta.

Korupsi
Semua partai besar kini dilanda skandal korupsi para wakilnya di DPR. Setelah Golkar, dan PDIP, dan PKS, kini partai terbesar, Partai Demokrat, diguncang skandal Wisma Atlet yang membuat hampir seluruh jajaran kadernya dicurigai korup.

Politik bukan lagi misi mengejar cita-cita, melainkan kepiawaian membeli pengaruh dan loyalitas melalui jejaring jejaring tadi. Maka, tak heran, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, badan negara dengan wibawa super itu, jatuh bangun menjadi bulan-bulanan politisi.

Bahkan, seperti dilaporkan pemantau korupsi ICW, kalangan DPR sampai menuntut interpelasi soal remisi untuk meringankan para terpidana korup yang sudah duduk di penjara.

Obsesi SBY
Semua itu membawa dampak politik, sekaligus merupakan peluang yang hilang bagi presiden yang terpilih kedua kali namun gagal memanfaatkan dividen elektorat dan momentum politiknya. Reshuffle kabinet menunjukkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lebih berobsesi meningkatkan stabilitas koalisi, ketimbang memacu kinerja.

Kegalauan publik meningkat melihat lambannya pengentasan kemiskinan, kemandegan perbaikan HAM, dan meningkatnya intoleransi. Lalu sebagian orang memilih jalan ekstrim seperti bakar-diri aktivis HAM Sondang Hutagalung, atau menuntut pemilu dipercepat.

Maka tahun 2011 pun menyaksikan partai partai politik mulai menampilkan jago-jagonya untuk Pilpres 2014.

Jago-jagi yang handal
Media massa, terutama televisi, menjadi incaran para oligark partai demi merebut hati elektorat. Golkar dan Nasdem memacu momentum itu di saat para pesaingnya terberat, PDI-P dan Partai Demokrat, tengah kekurangan jago-jago yang handal.

Dengan kata lain, akankah jago Golkar, Abu Rizal "Ical" Bakrie, yang berlumuran Lumpur Lapindo berpeluang sebesar Prabowo Subianto yang disandera kasus kasus pelanggaran HAM berat? Akankah dia menandingi peluang Ani Yudhoyono, yang sekali pun pencalonannya berkali-kali dibantah oleh suaminya, tapi toh terus aktif sebagai petinggi Partai Demokrat dan giat membangun citra di saat partainya tersebut kekurangan calon?

Stabilitas politik
Dalam satu hal, pemerintahan SBY berhasil, yaitu menjaga stabilitas politik. Tetapi, ini pun dibayangi gejolak baru di Papua yang terjadi karena korupsi otsus, aksi mogok, dan terutama karena peluang untuk berdialog soal Pepera 1969 yang tidak pernah dimanfaatkan.

Walhasil, tahun 2011 melahirkan harapan peningkatan ekonomi asalkan hambatan infrastruktur teratasi.

Sementara itu, petualangan koruptor telah memperkaya kosa kata kita. "Sakit" atau "lupa" menjadi cara klasik untuk mengelak pemeriksaan. Ingat saja Nunun Nurbaeti yang berbulan-bulan wira-wiri di Asia Tenggara, padahal dia sudah mengaku "lupa" tentang jutaan rupiah yang dibagi-bagikannya dalam kasus cek-pelawat?

Jadi, kalau tahun 2012 nanti politik Indonesia memanas, janganlah "nunun" tentang tahun 2011.



 


Comments




Leave a Reply