seiring dengan perkembangan zaman,bidang ketenaga kerjaan, menjadi objek yang sangat penting di dunia, pada umumnya merupakan salah satu  penunjang bagi perekonomian bagi kemajuan negara indonesia pada khususnya. setiap pengusaha baik perseorangan maupun badan hukum pasti membutuhkan peran tenaga kerja, tenaga kerja berperan penting dalam membantu meningkatkan prospek perusahaan menjadi lebuh baik . tenaga kerja juga harus diberikan perlindungan yang menjadi salah satu hak mereka dan untuk mengetahui adanya perlindungan dan batasan -batasan dalam memperkerjakan anak dan wanita,pemerintah indonesia membentuk peraturan tentang yang mengatur tentang ketenaga kerjaan, yaitu undang -undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ("UU"ketenagakerjaan ), terutama dalam bab x mengenai perlindungan , pengupahan, kesejahtraan.   
 
Jakarta (suara karya) : kementrian tenaga kerja dan transmigrasi mencabut izin operasional delapan perusahaan jasa tenaga kerja (PJTKI) atau biasa di sebut pelaksanaan penempatan tkI swasta(pptkis.
selain itu sebanyak 32 PPTKIS terancam di cabut izinnya serta 16 PPTKIS di skors selama 3 bulan dan 100 PPTKIS masuk kategori pembinaan. sebelumnya kemenakertrans mengkaji ulang dan mengevaluasi perpanjangan izin atau her registrasi surat izin pelaksanaan penempatan.
 
jakarta (prlm) kondisi penegakan hukum di indonesia belakangan ini di nilai buruk, hal itu di pacu oleh lemahnya penegakan huku, seperti kasus dana talangan bank senturi, skandal nazarudin dan nunung nurbaeti. menurut di rektur eksekutif lsi dodi ambradi,ph.D, penelitian buruk itu berdasarkan hasil survai, yang di lakukan lembaga survai indonesia (lsi) pada pertengaha desember 2011.
 
keamanan nasional menunjuk kebijakan publik untuk memastikan keselamatan dan keamanan negara melalui penggunaan kuasa ekonomi dan militer penjalanan diplomasi baik dalam damai dan perang,.
cara yang di ambil untuk memastikan keamanan nasional termasuk :
penggunaaan diplomasi untuk mencari sekutu dan mengisolasi ancaman
menggynakan kuasa ekonomi untuk melakukan atau memaksa kerja sama.

 
korupsi di indonesia berkembang secara sistematis, bagi banyak orang korupsi bukan lagi sebagai pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan dalam seluruh perbandingan penelitian korupsi di antar negara, indonesia selalu menempati posisi paling rendah,perkembangan korupsi di indonesia juga mendorong pemberantasan korupsi di indonesia, namun hingga kini pemberantasan korupsi di indonesia belum meny jykan titik terang melihat peringkat perbandingan indonesia dalam korupsi antar negara yang tetap renda, hal ini banyaknya kkasus - kasus korupsi di indonesia.